Konflik dalam keluarga tidak selalu terjadi antara suami dan istri. Dalam keluarga besar, konflik juga dapat muncul antarsaudara kandung. Hubungan yang seharusnya menjadi ruang untuk saling mendukung justru dapat berubah menjadi sumber pertengkaran, kecemburuan, bahkan permusuhan.
Mendidik dan mengasuh anak bukan perkara sederhana. Setiap orang tua memiliki pengalaman, latar belakang keluarga, pengetahuan, bahkan cara pandang yang berbeda tentang bagaimana seorang anak seharusnya dibesarkan.
Rentetan perceraian memberikan dampak yang luas, mulai dari persoalan anak, harta bersama, waris, dan persoalan sosial lainnya. Salah satu yang perlu diperkuat adalah peran BP4.
Pengukuhan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat peran BP4 dalam memberikan penasihatan, pembinaan, konsultasi, konseling, dan mediasi perkawinan.
Istilah sandwich generation merujuk pada individu atau pasangan yang secara bersamaan memikul tanggung jawab terhadap dua generasi, yakni orang tua dan anak-anak. Mereka tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga inti, tetapi juga memberikan perhatian, perawatan, dan dukungan kepada orang tua.
Kementerian Agama memfasilitasi pencatatan nikah bagi 21 pasangan warga negara Indonesia (WNI) di Korea Selatan melalui Isbat Nikah di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Seoul pada 18–19 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi upaya negara memberikan kepastian hukum atas status perkawinan WNI yang berada di luar negeri.
Ketahanan nasional berakar dari kekuatan unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Atas dasar itu, Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) diminta bergerak aktif mendampingi masyarakat guna menekan angka perceraian dan konflik rumah tangga.
Di era modern ini, sebuah fenomena sosial yang cukup memprihatinkan sedang berkembang secara senyap: “Fatherless Syndrome” atau Sindrom Kelangkaan Ayah. Fenomena ini merujuk pada kondisi psikologis anak yang tumbuh tanpa kehadiran sosok ayah.
Pengurus Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Sambas Prov. Kalimantan Barat periode 2026–2031 resmi dikukuhkan pada Rabu, 20 Mei 2026, bertempat di Aula Kantor Kementerian Haji Kabupaten Sambas.
Pengurus Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat melakukan peninjauan ruang konseling BP4 dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat.