Suami dan istri adalah dua orang yang berbeda. Berbeda latar belakang keluarga, kebiasaan, pengalaman, bahkan cara memandang persoalan. Karena itu, perbedaan pendapat dalam perkawinan bukan sesuatu yang perlu ditakuti.
Ketua Umum Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sekaligus Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai kesiapan menghadapi beragam persoalan harus ditanamkan sejak sebelum pernikahan melalui bimbingan perkawinan (Bimwin).
Keluarga sakinah bukan berarti keluarga yang tak pernah punya masalah. Tidak ada rumah tangga yang selalu berjalan mulus. Ada perbedaan pendapat, kesalahpahaman, bah kan sesekali pertengkaran.
Pengadilan mungkin dapat memutus perkara. Tetapi, apakah pengadilan dapat mengembalikan kehangatan sebuah keluarga?
Konflik dalam keluarga tidak selalu terjadi antara suami dan istri. Dalam keluarga besar, konflik juga dapat muncul antarsaudara kandung. Hubungan yang seharusnya menjadi ruang untuk saling mendukung justru dapat berubah menjadi sumber pertengkaran, kecemburuan, bahkan permusuhan.
Mendidik dan mengasuh anak bukan perkara sederhana. Setiap orang tua memiliki pengalaman, latar belakang keluarga, pengetahuan, bahkan cara pandang yang berbeda tentang bagaimana seorang anak seharusnya dibesarkan.
Rentetan perceraian memberikan dampak yang luas, mulai dari persoalan anak, harta bersama, waris, dan persoalan sosial lainnya. Salah satu yang perlu diperkuat adalah peran BP4.
Pengukuhan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat peran BP4 dalam memberikan penasihatan, pembinaan, konsultasi, konseling, dan mediasi perkawinan.
Istilah sandwich generation merujuk pada individu atau pasangan yang secara bersamaan memikul tanggung jawab terhadap dua generasi, yakni orang tua dan anak-anak. Mereka tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga inti, tetapi juga memberikan perhatian, perawatan, dan dukungan kepada orang tua.
Kementerian Agama memfasilitasi pencatatan nikah bagi 21 pasangan warga negara Indonesia (WNI) di Korea Selatan melalui Isbat Nikah di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Seoul pada 18–19 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi upaya negara memberikan kepastian hukum atas status perkawinan WNI yang berada di luar negeri.